Keberadaan Perpustakaan di Era Digital

  • Definisi perpustakaan di era digital

yaitu perpustakaan yang menggunakan konsep internet dan teknologi informasi dalam manajemen perpustakaan. dalam era digital perpustakaan berperan sebagai fasilitator bagi user/ pengguna yang membutuhkan informasi dengan memanfaatkan semua fasilitas perpustakaan dalam bentuk teknologi digital, dengan kemajuan teknologi kebutuhan informasi para user juga berbeda, maka perpustakaan juga harus memacu pada standar yang berlaku dan memperbaharui sistem ke arah teknologi digital.

  • Fungsi perpustakaan di era digital
  1. Meningkatkan layanan perpustakaan yang berbasis kebutuhan pengguna, perkembangan teknologi informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
  2. Memperluas jaringan informasi
  3. Mempermudah akses kedalam sumber-sumber informasi apapun bentuk dan jenisnya.
  4. Meningkatkan perkembangan secara sistematis, perangkat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital.
  5. Menciptakan system terintegrasi yang lebih luas,terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna kapanpun dan dimanapun mereka
  • Hubungan perpustakaan dengan penerbit

Industri penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi dalam memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi agar dapat dinikmati publik dan menjadi titik ujung dari proses pemasaran dalam mendistribusikan produk kepada masyarakat dan memiliki hubungan dengan perpustakaan. Dalam penerbitan terdapat proses editorial, produksi dan pemasaran dan hubungannya dengan perpustakaan yaitu, perpustakaanlah yang mendistribusikan langsung kepada pembaca atau pengguna informasi setelah selesai dari tahap-tahap yang ada dalam penerbitan. Perpustakaan menyebarkan informasi yang telah diproduksi oleh penerbitan. Sehingga apabila tidak ada perpustakaan, industri penerbit pun akan sedikit mengalami kesulitan jika mendistribusikan langsung kepada pembaca.

  • Hubungan perpustakaan dengan penulis
  1. Privasi, menyangkut kerahasiaan dan keamanan database koleksi digital, maka pada sistem jaringan perpustakaan digitalnya ditanami sistem keamanan. Pihak perpustakaan juga memberikan batasan-batasan terhadap koleksi local content yang akan di akses, misalnya pengguna tidak dapat mendownload filenya. Tujuannya agar tidak terjadi penjiplakan atau pembajakan ciptaan digital secara besar-besaran sehingga merugikan penulis.
  2. Properti, mengenai kewajiban serah karya cetak dan rekam yang sudah diserahkan ke perpustakaan adalah milik sepenuhnya perpustakaan, karena sudah ada kesepakatan/lisensi di atas surat pernyataan terlebih dahulu antara perpustakaan dan penulis.
  3. Akurasi atau keaslian. Hal tersebut di atur dalam pasal 25 ayat 1 UU hak cipta no 14 Tahun 2002 bahwa:” Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah” berdasarkan pasal tersebut, maka perpustakaan dalam mendigitalkan koleksi tetapi tetap mencantumkan identitas penulis aslinya
  • Hubungan Perpustakaan dengan pengguna

Perpustakaan sebagai sumber informasi memiliki peran untuk membangun literasi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

  1. pengguna hendaknya diberikan wawasan apa saja fasilitas dan koleksi serta informasi yang tersedia di perpustakaan.
  2. untuk mengurangi tekanan pengguna dengan menemukan informasi hendaknya perpustakaan selalu menyelenggarakan user education secara berkala, terutama apabila selalu ada penambahan layanan dan fasilitas.
  3. pengguna di berikan keterampilan dalam mengoprasikan sarana-sarana penelusuran baik manual maupun elektronik agar dapat mengakses sendiri dengan afektif.
  4. disediakan panduan-panduan yang mudah dipahami pada setiap titik layanan.
  5. menyediakan fasilitas yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan informasi.
  6. menyediakan koleksi dan informasi yang sesuai dengan kurikulum serta program-program yang ada di lembaga yang bersangkutan sesuai dengan jumlah dan judul serta senantiasa mengikuti perkembangan koleksi dan informasi baru.
  7. Ditopang dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai, berkualitas, professional dan santun.
  8. Suasana belajar yang menyenangkan, nyaman dan aman.
  1. Perpustakaan sebagai media edukasi (pendidikan), perpustakaan menyediakan pembelajaran seumur hidup.
  2. Perpustakaan sebagai media informatif, informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari diperpustakaan.
  3. Perpustakaan sebagai media penelitian, sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat menjadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian seperti pembuatan makalah,skripsi, dan penelitian yang lain.
  4. Perpustakaan sebagai media cultural, perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar.
  5. Perpustakaan sebagai media rekreasi, sebagai tempat yang dapat memberikan hiburan pada para pengguna, di era digital ini perpustakaan dapat dijadikan tempat hiburan bagi para pengguna di akhir pekan.
  • Prosedur kerja perpustakaan di era digital
  1. Akuisisi, pengadaan bahan digital baik dari penulis maupun pihak lain. Penyediaan penyimpanan untuk koleksi digital.
  2. TI, ketersediaan akses, aplikasi di perpustakaan yang mudah digunakan, media penyimpanan.
  3. Kendali Bibliografi, menggunakan metadata dengan menggunakan RDA (Resource Description and Accsess) sebagai standar baru catalog perpustakaan digital. perpustakaan digital tidak sekedar membuat kartu indeks dan buku secara online. tetapi bagaimana menjangkau sasaran untuk pengguna yang memerlukan bagaimana mengikuti agar bisa diakses kapan saja dan dimana saja.
  4. Sub sistem sirkulasi menggunakan aplikasi komputer.
  • Praktek Kepustakawanan

Pada era globalisasi setiap negara harus membuka kesempatan dan melakukan kerjasama antar negara. Hal ini membawa konsekwensi bahwa tenaga kerja Indonesia harus mempunyai daya saing terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu perpustakaan memerlukan pustakawan dengan profesionalisme yang tinggi. Namun dalam prakteknya sampai sejauh ini pustakawan Indonesia belum bsa dikatakan mampu untuk menjadi profesional (idealpun belum) bahkan masih sangat jauh dari konsep ideal. Sesuatu yang idealis adalah suatu tahapan yang akan dicapai oleh seorang profesional. Untuk itu sosok pustakawan yang ideal perlu tinjauan dari aspek profesional dan aspek kepribadian dan perilaku (dalam rumusan profil pustakawan Indonesia). Pustakawan yang ideal menurut Joko Santoso (2001) adalah pustakawan yang mampu mengelola informasi (information manager) dan mengelola pengetahuan (knowledge manager). Harapan ini masih perlu perjuangan panjang.

Untuk eksis di era globalisasi dan mendukung praktek kepustakawanan Indonesia menjadi lebih baik, maka SDM pustakawan perlu menerapkan standar kompetensi dalam berkolaborasi dengan TI, yaitu dengan:

  1. Kemampuan dalam penggunaan komputer (komputer literacy)
  2. Kemampuan dalam menguasai basis data (database)
  3. Kemampuan dalam penguasaan peralatan TI (tools and technological skill)
  4. Kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan (computer networks)
  5. Kemampuan dalam penguasaan internet dan intranet
  6. Kemampuan dalam berbahasa Inggris

Prakteknya pustakawan Indonesia masih lemah dalam penguasaan bahasa asing (Inggris) dan teknologi informasi. Berbagai situs jaringan informasi sebagai salah satu wadah komunikasi maya, belum dimanfaatkan secara optimal oleh pustakawan. Pustakawan tidak banyak menulis. Dalam produksi karya tulis ilmiah, Indonesia yang menghasilkan produk 0.012% adalah yang terendah dibandingkan dengan Singapura 0.179%, Thailand 0.084%, Malaysia 0.064%, dan Filipina 0.035%. Gambaran umum ini merefleksikan produksi karya tulis di bidang perpusdokinfo masih amat rendah. Mengingat sebagian besar karya tulis ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, maka komunitas internasional tidak dapat membaca atau mengerti perkembangan bidang perpusdokinfo di Indonesia. Selain itu masih banyak diantara perpustakaan, pustakawannya cenderung memperhatikan media komunikasinya terutama buku dan majalah, daripada materi informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka itu sendiri. Di sini kecenderungan yang mencolok pustakawan masih terlihat pada kegiatan penanganan bahan pustaka daripada mengkomunikasikannya.

  • Aplikasi teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau information and comunication technology (ICT) telah membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dunia perpustakaan. Perkembangan dari penerapan information and comunication (ICT) dapat diukur dengan telah diterapkannya/digunakannya sebagai sistem informasi manajemen (SIM) perpustakaan dan perpustakaan digital (digital library). Sistem informasi manajemen (SIM) perpustakaan merupakan pengintegrasian antara bidang pekerjaan administrasi, pengadaan, inventarisasi, katalogissi, pengolahan, sirkulasi, statistik, pengelolaan anggota perpustakaan, dan lain-lain. Sistem ini sering dikenal juga dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan. Dengan penerapan SIM ini secara langsung merubah paradigma layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yang dulunya off-line berubah menjadi on-line. Di sini Perpustakaan harus mampu merancang layanan perpustakan yang memungkinkan akses terhadap sumber-sumber informasi (information resources). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemanfaatan perpustakaan tidak lagi bergantung pada visitasi pemakai perpustakaan atau bertumpu pada kunjungan secara fisik semata, tetapi pemanfaatannya dapat dilakukan setiap saat dan dari berbagai tempat dimanapun pengguna berada.

Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam aplikasi TI di perpustakaan, yaitu:

  1. Intrastruktur Teknologi Informasi

Pemanfaatan TI saat ini menjadi kewajiban hampir dibanyak perpustakaan. TI membantu perpustakaan memperbaiki kualitas dan jenis layanan. Minimal saat ini sebuah perpustakaan harus mempunyai:

  • Jaringan lokal (Local Area Network) berbasis TCP/IP. Keuntungan TCP/IP adalah banyaknya aplikasi (misalnya: WWW) yang berjalan pada infrastruktur tersebut.
  • Akses ke Internet. Minimal harus ada akses ke internet untuk pustakawan agar mudah mengakses informasi eksternal perpustakaan.
  • Komputer buat pustakawan dan pemakai perpustakaan. Harus ada komputer untuk server yang akan memberikan servis kepada pemakai, komputer untuk pustakawan bekerja dan komputer untuk pemakai agar bisa menggunakan layanan perpustakaan.
  1. Content

Content adalah semua dokumen, aplikasi, dan layanan yang akan kita “sajikan” kepada pemakai perpustakaan.Yang termasuk dalam dokumen seperti buku, majalah, jurnal, prospektus, laporan keuangan, dan berbagai bentuk media lain baik tercetak maupun elektronik. Aplikasi adalah sistem (biasanya menggunakan komputer) yang dibuat dengan tujuan tertentu. Misalnya: aplikasi administrasi perpustakaan, aplikasi untuk menyimpan artikel yang didownload dari internet, aplikasi administrasi majalah, dan aplikasi perpustakaan digital. Sedang Layanan adalah jenis produk atau “jualan”-nya perpustakaan. Misalnya: Layanan peminjaman buku, layanan pinjam antar perpustakaan, layanan pemberitahuan buku baru via e-mail, layanan pemesanan buku dan lain-lain. Juga secara serius memberikan Content Manajemen Pengetahuan. Contoh: Dokumen yang sudah dikemas ulang dan diberikan nilai tambah sehingga pemakai mudah dalam pengambil keputusan yang spesifik (dokumen), Aplikasi WIKI yang memungkinkan orang bekerja secara kolaborasi dalam penulisan (aplikasi), dan Layanan Asistensi dalam melakukan riset (layanan). Esensi teknologi tetap sebagai extension of the man, yang juga dapat dipahami sebagai suatu kompleksitas sistem dari keberadaan equipment, techniques dan people.

  1. Sumber Daya Manusia

Merupakan faktor terpenting dalam layanan perpustakaan.

  1. Pemakai/user
    Seperti halnya perusahaan komersial, perpustakaan juga harus jeli dalam membidik konsumennya (pengguna) dengan melakukan analisis segmentasi, targeting, dan posisionong (STP). Dengan mengetahui consumer behavior-nya, diharapkan perpustakaan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
    Apabila pembenahan tersebut di atas terealisasi, maka teknologi informasi siap untuk diaplikasikan. Aplikasi teknologi informasi menuntut pustakawan dan perpustakaan untuk melakukan transformasi fungsi dalam menambah nilai pada informasi dan juga pada perpustakaan itu sendiri. Caranya dengan melakukan streamlining, ekspansi, dan inovasi dalam bentuk:
  • Menyediakan one-stop service: multy functioal librarians multi-tasking customers
    Pekerjaan tradisional bisa dilakukan melalui satu computer, dengan prosedur yang jauh lebih pendek. Dari menerima pesanan informasi suatu topik, melakukan pencarian, memesan pada toko buku/ penerbit/ mendownload dari internet, mengolah informasi yang didapat, dan menyampaikan informasi pada si pemesan tanpa harus berpindah dari satu komputer apalagi melakukan perjalanan ke luar.
  • Menyediakan koleksi dalam multi format: Disamping dalam bentuk text dan cetakan ada bahan-bahan multi media, digital, hypertext, dsb. Termasuk juga pertemuan dan diskusi formal dan nonformal
  • Adding value

Pustakawan menyediakan akses hanya ke sumber-sumber yang dapat dipercaya kualitasnya. Caranya dengan membuat portal atau pintu masuk ke sumber-suber yang telah terseleksi mis. Virtual libraries subject-based gateways.

  • Layanan online 24 jm

Adanya fasilitas digital dan internet

  • Kemajuan ICT memudahkan dan mendorong terjadinya kolaborasi dalam melakukan pengelolaan pengetahuan dalam konteks jaringan. Seperti yang telah dilakukan oleh proyek jaringan virtual perpustakaan universitas kristen di indonesia: InCU-VL. Juga yang sedang dirintis oleh perpustakaan UGM.
    Hal ini seperti yang diungkap oleh Susan Perry :
    “The information professional of the future will most likely be a hybrid of librarianship and computing, media specialization, and instructional technology, and we need to start thinking about how we as librarians add value to the teaching/learning/research support services and what we need to learn from our colleagues”.

Berbagai perubahan yang telah terjadi menempatkan posisi pustakawan pada suatu tantangan dalam menghadapi globalisasi informasi, diantaranya yaitu:

  1. Tantangan teknis (SDM)
  • Penguasaan TI
  • Penguasaan bahasa asing
  • Usaha merubah cara pandang dan tekad dalam memperbaiki kinerja para pustakawan dan para pejabat yang bekerja di perpustakaan.
  1. Tantangan profesi
  • Bertambahnya profesi baru
  • Munculnya internet menciptakan profesi baru di luar pustakawan yang juga menyediakan informasi, yaitu on-line specialist dan information broker.
  • Terjadinya perubahan peranan pustakawan dari pemberi informasi menjadi trainer information searching based IT.
  • Ketidakpercayaan diri pustakawan/paradigma pustakawan

Perpustakaan mempunyai suatu misi, yaitu melestarikan suatu hasil karya atau budaya bangsa yang terdapat dalam berbagai media baik cetak maupun non cetak. Harapan ke depan bagi pustakawan adalah menjadi seorang yang profesional di bidangnya, selalu belajar dan mengikuti perkembangan baik teknologi informasi maupun ilmu pengetahuan sehingga mampu memberikan suatu layanan yang cepat dan terampil. Dapat membuat keputusan secara cerdas, kapan dan bagaimana menggunakan teknologi yang tersedia.

Permasalahan antara perpustakaan dengan pemerintah, penulis, penerbit dan pengguna di era digital serta solusinya

  • Perpustakaan dengan pemerintah (sebab akibat)

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Permasalahannya yaitu:

  1. Aspek kelembagaan

Tidak adanya kesatuan struktur perpustakaan merupakan bukti bahwa aspek kelembagaan perpustakaan sangat rapuh. Seperti diketahui bersama antara perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, dan perpustakaan umum tidak ada koordinasi struktural, melainkan sebatas koordinasi fungsional. Belum lagi dengan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi  yang berada di bawah kewenangan Departemen/Dinas Pendidikan Nasional. Dalam hal ini juga termasuk membangun perpustakaan digital.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan hanya mengatur kelembagaan perpustakaan secara normatif. Selama ini aspek kelembagaan perpustakaan masih belum jelas,  masih menumpang pada peraturan perundangan lain.

Untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis perpustakaan. Dengan adanya aturan, perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

  1. Pendanaan

Aspek kelembagaan yang lemah akan membawa dampak berupa minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan.

  1. Sumber Daya Manusia

Pustakawan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan suatu  perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Tetapi profesi ini ternyata belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama pemerintah daerah). Pada setiap rekrutmen CPNS, jarang sekali pemerintah daerah di Indonesia yang mengajukan formasi CPNS untuk jabatan fungsional pustakawan untuk para lulusan Sarjana dan Diploma III Perpustakaan. Padahal hingga saat ini jumlah pustakawan di kabupaten/kota di Indonesia masih sangat sedikit.

  1. Kebijakan Seputar Perpustakaan Digital Sebagai Lembaga Informasi

Peranan pemerintah dalam pengembangan perpustakaan digital masih dinilai lamban. Sehingga perkembangan perpustakaan menjadi terhambat. Disamping itu pihak perpustakaan juga terlihat gamang dalam pengembangan pepustakaan digital akibat dari tidak adanya pijakan hukum mengenai pengembangan perpustakaan digital. Berbeda dengan yang terjadi di negara maju, kesadaran pemerintah terhadap perpustakaan digital telah lama terbentuk, dan sudah memasuki kedalam beberapa fakta fakta kesepahaman dalam regional yang lebih luas. Dibawah ini adalah contoh-contoh fakta pengembangan perpustakaan digital di Uni- Eropa dan Afrika.

  1. Roles for the Library Public on The Copenhagen Declaration (Copenhagen Conference 1999). Kami mendukung peran berikut untuk perpustakaan umum , disorot dalam Komunike Leuven :
  • Demokrasi dan Kewarganegaraan

Public perpustakaan memiliki peluang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemungkinan demokrasi bagi warga Societies Informasi dengan menyediakan akses bebas dan setara terhadap informasi berkualitas tinggi.

  • Ekonomi dan Pembangunan Sosial

Perpustakaan umum mendukung pertumbuhan masyarakat melalui penyediaan layanan informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal. Mereka adalah alat penting untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya informasi dan miskin informasi.

  • Pembelajaran Seumur Hidup

Public perpustakaan menyediakan , melalui distribusi luas mereka di seluruh Eropa , infrastruktur hemat biaya untuk belajar sepanjang hayat dan akses mudah ke isi jaringan virtual. Mereka juga mendukung siswa di semua tingkat pendidikan formal.

  • Keragaman Budaya dan Bahasa

Perpustakaan umum adalah lembaga kebudayaan sesuai dengan dimensi budaya – Perjanjian Uni Eropa dengan tanggung jawab yang besar untuk warisan budaya, sastra dan literasi.

  1. Recommended Policy and Strategic Framework for Africa Libraries (Petrina Amonoo,2005).

Sebuah kebijakan nasional yang efektif dan kerangka informasi strategis yang meliputi infrastruktur , pendanaan , sumber daya manusia , teknologi , sumber informasi , layanan dan tata kelola , harus mencakup dimensi perpustakaan dan informasi layanan berikut:

  • Ketersediaan organisasi tingkat menteri dengan tanggung jawab untuk kebijakan , alokasi sumber daya , inspeksi strategis , dan pengenalan dan administrasi hukum yang relevan.
  • Pembentukan komisi nasional perpustakaan untuk menyediakan kepemimpinan strategis dan advokasi lintas kementerian dan koordinasi pada masalah perpustakaan
  • Pembentukan oleh undang-undang dan dana yang memadai dari perpustakaan nasional untuk melakukan berbagai fungsi.
  • Sebuah sistem perpustakaan umum dan pusat-pusat sumber daya, masyarakat pendukung dari semua ukuran dan diakui sebagai komponen vital dari kerangka manajemen informasi strategis nasional.
  • Sebuah undang-undang akses catatan publik yang menetapkan arsip dan catatan publik fungsi manajemen , dan struktur lainnya untuk memilih, melestarikan , pengolahan dan memberikan akses ke catatan dan dokumen yang berasal dari berbagai tingkat dan cabang-cabang pemerintahan.
  • Diberlakukannya serangkaian penuh hukum kekayaan intelektual , dengan ketentuan yang tepat untuk penggunaan yang adil pada bahan yang diterbitkan.
  • Pembentukan badan profesional atau badan disewa untuk mempromosikan praktek yang baik dan standar.
  • Adanya pendidikan dan akreditasi sistem profesional standar internasional.
  • Memulai dan menjalankan sebuah konferensi nasional yang berdiri pada layanan perpustakaan untuk membahas isu-isu kebijakan.

Kesadaran perpustakaan sebagai repository kebudayaan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk kesejahteraan besama terlihat sebagai ruh dari pakta pakta yang dibentuk di Uni-Eropa dan Afrika. Berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia, sikap perustakaan untuk gerakan membangun masyarakat informasi masih sangat terasa kurang.

Dalam tata negara , dibutuhkan minimal dua badan eksekutif untuk membuat hal tersebut terwujud, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Perpustakaan Nasional seharusnya mulai mengambil langkah kongkrit untuk membuat pakta kesempahaman dan perjanjian kerjasama. Memang telah ada langkah langkah yang ditempuh demi tujuan tersebut. Namun aspek perpustakaan digital masih belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sebagai salah satu contoh adalah perpustakaan Nasioanal. Publikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh pepustakaan Nasional dapat dinilai gagal. Ketika dilakukan riset pengunjung, pengunjung perpustakaan nasional berkisar antara 8439 pengunjung perhari. Ketika dibandingkan dengan negara tentangga, Perpustakaan Nasional Singapura mempunyai 18811 pengunjung perhari.

  • Perpustakaan dengan penulis (sebab akibat) dan penerbit (sebab akibat)

Digitalisasi koleksi/ digitalized material dapat memicu pelanggaran hak cipta

Digitized material adalah koleksi yang format awalnya tidak dalam bentuk digital sehingga diperlukan suatu proses digitalisasi untuk mengubah format tersebut ke dalam format digital. Untuk itu diperlukan suatu tool yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah format yang non digital ke format digital. Tetapi proses ini harus melalui izin dari penulis dan penerbit. Karena tidak semua penulis dan penerbit mengizinkan karya-karyanya diubah dalam bentuk digital. Saat ini berbagai perpustakaan di Tanah Air mulai berlomba-lomba untuk menghimpun koleksi digital dalam rangka menuju perpustakaan digital. Bahkan saat ini koleksi digital dijadikan sebagai parameter apakah sebuah perpustakaan maju atau tidak.

Akan tetapi realisasi perpustakaan digital bukan tanpa masalah, terutama terkait dengan hak cipta. Untuk mendigitalisasi buku, jurnal dan koleksi lainnya perpustakaan sering terbentur dengan masalah hak cipta. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai digitalisasi koleksi dan pelanggaran hak cipta. Dalam hak cipta melekat hak ekonomi dan hak moral, dan proses digitalisasi dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu apabila mendatangkan keuntungan bagi perpustakaan maka ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dikatakan melanggar hak moral karena digitalisasi mengalih bentukkan dari format tercetak kedalam format digital atau dengan kata lain merusak integritas bentuk karya tersebut.

Perpustakaan di Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan proses digitalisasi koleksi yang dimiliki. Kasus Perpustakaan Online Google yang digugat banyak penerbit jangan sampai terulang, dimana dalam kasus ini google menerima protes penerbit karena mendigitalkan buku-buku berlabel hak cipta dari perpustakaan universitas Harvard, Michigan dan Universitas Stanford.

Dalam proses digitalisasi perpustakaan dapat mengembil beberapa strategi sehingga tidak terjebak dalam pelanggaran hak cipta. Strategi tersebut antara lain:Perpustakaan dapat mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta. Hak cipta diwakili oleh lambang © dan perpustakaan dapat mendigitalkan koleksi-koleksi yang didalamnya tidak dilengkapi dengan lambang tersebut.

  1. Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya agar memberikan izin kepada perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya.
  2. Perpustakaan sering mendapatkan sumbangan laporan penelitian, makalah atau publikasi lainnya. Perpustakaan dapat menyodorkan surat perjanjian yang berisi kesediaannya penyumbang memberikan izin kepada perpustakaan untuk mendigitalkan hasil penelitian atau makalah yang disumbangkan kepada perpustakaan. Di dalam surat perjanjian tersebut juga dimuat pernyataan bahwa perpustakaan akan ikut melindungi hak cipta dari pengarang bersangkutan.
  3. Perpustakaan juga dapat melengkapi koleksi digital perpustakaan dengan mencari koleksi digital berlabel “open content” di internet. Open content memungkinkan masyarakat memanfaatkan suatu dokumen tanpa perlu takut akan hak cipta yang melekat didalamnya karena penulis atau pemilik hak cipta karya tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan hasil karyanya.
  4. Perpustakaan harus menentukan standar file koleksi digital yang tidak memungkinkan orang untuk merubah isi dari koleksi digital. Standar file koleksi digital tersebut adalah file dalam format PDF. Stardar file jenis ini tidak memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan editing file sehingga keaslian file tersebut dapat terjaga. Bahkan berbagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan konversi ke dalam format PDF memberikan fasilitas agar file yang telah diconversi ke dalam format PDF tidak dapat dicetak, atau bahkan di copy. Dengan demikian orisinalitas koleksi dapat terjaga dan potensi pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan.

Hak Cipta

“……. Kenapa para dosen dan peneliti masih ada yang enggan memberikan ‘file’ hasil karya tulisannya untuk diserahkan kepada perpustakaan yang kemudian bisa diupload, sehingga local content dalam sebuah institusi akan menjadi semakin banyak dalam rangka program repository….”

Pernyataan tersebut dikutip dari status Facebook salah satu praktisi perpustakaan, Sri Rohyanti Zulaikha. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa salah satu faktor penghambat berkembangnya local content adalah keengganan untuk menyerahkan file agar dapat diunggah ke dalam perpustakaan digital. Keengganan ini salah satunya dipengaruhi oleh masalah hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Presiden Republik Indonesia, 2002:2). Pemegang hak cipta dalam hal ini memiliki lima hak eksklusif, yaitu hak untuk mengkopi, hak untuk membuat karya ‘jiplakannya’, hak untuk mendistribusikan kopiannya, hak untuk mempertunjukkan karya tersebut kepada publik, dan hak untuk memajang karya teresebut di hadapan publik (Wheery, 2002:8). Selain pemegang hak cipta, dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2001 disebutkan bahwa perpustakaan juga diperbolehkan untuk menggandakan suatu ciptaan karya orang lain selain program komputer. Hal ini berarti, penggandaan yang dilakukan oleh perpustakaan, termasuk dalam hal digitasi dokumen bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Berkaitan dengan pasal 15 di atas, pada undang-undang yang sama pasal 49 disebutkan bahwa lembaga penyiaran berhak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak suatu karya yang telah mereka siarkan. Dengan fungsi menyebarkan informasinya, perpustakaan dalam hal ini berarti juga memiliki hak untuk memperbolehkan atau melarang penggunanya untuk mengkopi koleksi yang mereka sediakan, terutama berkaitan dengan koleksi digital. Oleh karena itu, perpustakaan juga memiliki andil besar dalam pemberlakuan undang-undang hak cipta ini.

Meskipun dalam undang-undang tersebut praktik penggandaan dalam bentuk apapun oleh perpustakaan telah dilegalkan, namun beberapa lembaga terkadang tetap mempermasalahkan pembangunan perpustakaan digital terkait dengan masalah hak cipta ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, Lombard dalam suatu pertemuan mengenai hak cipta memberikan tiga solusi yang baik (Harris, 2004:30), yaitu:

  1. perpustakaan perlu membuat kebijakan khusus mengenai hak cipta dan menindak tegas bagi para pelanggarnya.
  2. Kedua, mengajarkan kepada staf mereka mengenai fair use (hal-hal yang diperbolehkan dalam penggunaan suatu karya) dan kapan hal tersebut dapat diterapkan.
  3. Ketiga, tunduk terhadap peraturan mengenai hak cipta.

Meskipun solusi di atas dapat atau bahkan telah diterapkan dalam pengelolaan dokumen digital di perpustakaan, namun tidak jarang masalah pelanggaran hak cipta masih saja terjadi. Oleh karena itu, sebagai alternatif lain, maka perpustakaan perlu mencantumkan pernyataan hak cipta pada tiap dokumen digital yang telah dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas pemberlakuan hak cipta pada dokumen digital yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 29 institusi perpustakaan yang mempublikaiskan koleksi digital, 17 diantaranya tidak menyertakan pernyataan hak cipta (Schlosser, 2009:376). Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian perpustakaan mengenai siapa pemegang hak cipta suatu dokumen digital masih minim. Hal tersebut menyebabkan dokumen digital yang telah dipublikasikan tidak memiliki pemegang hak cipta yang jelas. Secara tidak langsung, kondisi ini juga akan mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta.

Untuk itu, perpustakaan digital perlu mencantumkan pernyataan hak cipta dalam setiap dokumen digital yang mereka publikasikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pernyataan hak cipta yang dapat dicantumkan (Schlosser, 2009:378-381), yaitu sebagai berikut:

  1. Pernyataan kepemilikan dokumen. Pernyataan ini mengidentifikasikan siapa pemilik sekaligus pemegang hak cipta suatu dokumen digital. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dengan kalimat ‘© [nama pemegang hak cipta]’.
  2. Pernyataan kepemilikan hak cipta yang samar-samar. Pernyataan ini pada dasarnya sama dengan jenis pernyataan pada poin pertama, namun tidak menyebutkan secara langsung siapa pemilik dokumen digital tersebut. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dengan kalimat ‘Hak cipta berada pada pemegang hak cipta yang asli’ atau ‘[nama institusi] hanya memiliki hak cipta terhadap dokumen digital saja’.
  3. Pernyataan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pernyataan ini menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemustaka yang mengakses suatu dokumen digital. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dalam kalimat ‘Hak cipta ada pada [nama pemegang hak cipta]. Segala bentuk penggandaan atau penyebaran melalui email dan atau website tidak diperbolehkan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak cipta. Namun, pengguna diperbolehkan untuk mencetak, mengunduh, atau mengirim melalui email untuk penggunaan pribadi’.
  4. Pernyataan yang melindungi perpustakaan dan pemustaka. Hal ini dapat dilakukan jika tidak terdapat kejelasan mengenai siapa pemegang hak cipta terhadap suatu dokumen digital. Pernyataan ini dapat berupa kalimat ‘Perpustakaan tidak memiliki informasi mengenai status hak cipta terhadap koleksi digital ini, oleh karena itu jika peneliti atau pemustaka mengetahui pemegang hak cipta sebenarnya dari koleksi ini atau memiliki pertanyaan mengenai hak cipta terhadap koleksi ini, maka silahkan hubungi [nama lembaga yang bersangkutan].

Masing-masing pernyataan tersebut di atas berlaku untuk jenis dan status dokumen digital yang berbeda. Perpustakaan dapat memilih salah satu dari beberapa peryataan hak cipta di atas sesuai dengan status dokumen digital yang akan mereka publikasikan. Dengan demikian, diharapkan masalah hak cipta dalam pembangunan perpustakaan digital dapat terpecahkan.

  • Perpustakaan dengan pengguna (mempengaruhi)

Plagiarisme

Purdue University memberikan perumpamaan yang menarik tentang plagiarisme. Plagiarisme diibaratkan dengan ketika seseorang melakukan lip-synching suara orang lain dan mendapatkan tepuk tangan serta penghargaan untuk dirinya sendiri (dalam Western Washington University, 2011:1). Lalu bagaimana dengan pengertian plagiarisme dalam dunia perpustakaan?

Plagiarisme atau penjiplakan merupakan suatu kegiatan mencuri karangan orang lain, mengutip karangan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengaku sebagai karangannya sendiri (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:639). Plagiarisme dalam perpustakaan memang erat kaitannya dalam dunia tulis menulis. Maka tidak heran jika isu ini menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan perpustakaan digital. Beberapa pimpinan suatu lembaga berpendapat bahwa pembangunan perpustakaan digital dapat menyuburkan praktek plagiarisme. Hal ini dikarenakan kemudahan akses terhadap dokumen digital yang disediakan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pustakawan perlu berpartisipasi dalam ragka mencegah terjadinya plagiarisme. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan kepada pemustaka tentang bagaimana cara mengutip tulisan dengan benar dan alangkah baiknya jika pada tiap metadata ataupun dokumen digital disertakan bagaimana kutipan yang benar atas dokumen digital tersebut.

Selain itu, pustakawan juga perlu mengajarkan tata cara pengutipan dalam proses pendidikan pemakai. Selama ini, pendidikan pemakai lebih banyak ditekankan bagaimana cara menelusur informasi di perpustakaan. Akibatnya, pemustaka kebingungan mengenai bagaimana memperlakukan informasi yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pustakawan perlu mengajarkan bagaimana cara membuat suatu karangan yang baik sekaligus bagaimana cara membuat kutipan dalam suatu karangan.

Selain mengajarkan masalah sitasi, hal yang dapat dilakukan oleh pustakawan adalah menggunakan software pendeteksi plagiarisme (Wood, 2004 :240). Saat ini, terdapar beberapa software yang dapat berfungsi sebagai pendeteksi plagiarisme. Beberapa software seperti Cloze, Turnitin, dan Midropbox merupakan pilihan yang tepat untuk mendeteksi adanya plagiat (Maurer dan Kulathuramaiyer, 2007:187).

sebagai pengelola informasi, pustakawan tidak boleh berpangku tangan. Oleh karena itu, ketika menemukan karya jiplakan, pustakawan dapat menempuh langkah-langkah berikut:

  1. Menghubungi penerbit yang bersangkutan dan melaporkan bahwa buku terbitannya merupakan karya jiplakan. Dalam hal ini, penerbitlah yang nantinya akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan penulis buku.
  2. Jika terbitan tersebut merupakan institutional repository suatu lembaga pendidikan, maka perpustakaan dapat menghubungi institusi terkait. Hal ini dikarenakan masalah karya jiplakan nantinya akan berkitan dengan masalah gelar akademik dan kode etik akademik intitusi pendidikan yang bersangkutan.
  3. Melaporkan temuan tersebut kepada Depkumham sebagai lembaga yang berwenang terhadap masalah hak cipta.
Iklan
By kerajaan perpustakaan Posted in tugas Dengan kaitkata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s