Sulitnya Merebut Kembali Naskah Kuno Milik Indonesia dari Belanda

foto

Anda tentunya ingat ada ribuan naskah kuno Indonesia yang pernah “dirampok” oleh Belanda pada masa penjajahan terdahulu. Dan kini, setelah lama masa penjajahan telah berlalu, berbagai upaya dilakukan untuk merebut kembali naskah-naskah kuno tersebut dari berbagai negara khususnya yang berada di Belanda.

Sulitnya Merebut Kembali Naskah Kuno Milik Indonesia dari Belanda memang seolah belum juga berakhir karena hingga kini ribuan arsip dan naskah kuno juga artefak milik Indonesia masih saja di tangan Belanda.

Tidak hanya dalam bentuk Naskah kuno saja, Artefak berupa arsip maupun benda kuno yang dimiliki oleh beberapa keraton di Indonesia juga ikut “dirampok” oleh pihak Belanda waktu itu.

Salah satu keraton yang artefak dan arsip maupun benda kunonya “dirampok” Belanda saat itu yaitu Keraton Yogyakarta.

Kini pihak Keraton Yogyakarta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait bekerja keras supaya artefak dan naskah kuno milik keraton yogyakarta tersebut untuk dikembalikan ke pihak keraton Yogyakarta.

Pihak Keraton Yogyakarta bersama pihak terkait tersebut juga menyatakan bahwa selain Keraton Yogyakarta, mereka yang menyimpan atau mengaku memiliki koleksi artefak dan naskah kuno milik kraton tersebut dianggap sebagai pemilik ilegal.

Dikutip dari tempo.co (9/4/14), Disebutkan bahwa artefak berupa arsip maupun benda kuno milik keraton, termasuk Keraton Yogyakarta, yang ada di bawah kepemilikan orang atau instansi lain di luar keraton, dinyatakan ilegal.

Para pihak di luar keraton itu, bisa meliputi orang-orang yang meminjam dan tidak dikembalikan, sehingga menjadi benda waris, orang yang mencurinya, orang yang merampasnya. Baik di dalam negeri dan luar negeri, termasuk Yayasan Raffles, yang kini menyimpan dan memiliki arsip dan benda rampasan perang dari Keraton Yogyakarta hingga 165 gerobak.

Saat itu Indonesia di bawah penjajahan Inggris, dipimpin Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. “Karena keraton tidak pernah menjual dan memberikan kepada siapa pun. Jadi milik keraton yang di luar keraton itu ilegal semua,” kata Pengageng Perpustakaan Widya Budaya Keraton Yogyakarta, Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabukusumo, saat ditemui di TPS 11, RW 9, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, Rabu, 9 April 2014.

Menurut Prabukusumo, pernyataan status ilegal itu, telah disampaikan dalam sebuah ceramah di Museum Arsip Nasional di Jakarta, sekitar 10-15 tahun lalu. Kegeramannya atas aset-aset kuno milik keraton yang sudah berpindah tangan itu, sempat dikemukakan kepada ayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX.

Saat itu, HB IX berencana meminjamkan lima naskah manuskrip (tulisan tangan) kuno kepada seorang bekas menteri. Prabukusumo menolak. “Saya bilang kepada bapak, saya tidak bisa bertanggung jawab kalau manuskrip itu nanti hilang. Saya harus mengganti berapa (rupiah)? Itu satu-satunya,” kata Prabukusumo.

Dia menyesalkan aturan internasional, yang mempersulit pengembalian aset-aset kuno tersebut. Awalnya, International Council of Museum di bawah UNESCO mengatur, bahwa artefak yang sudah ada di luar negeri lebih dari 100 tahun, tidak bisa kembali ke negara asal.

Aturan tersebut pada 2005 direvisi dengan batasan waktu lebih pendek, yaitu 50 tahun. Selain itu, artefak yang sudah masuk pendataan register internasional menjadi milik sah negara yang menyimpan. “Aturan itu, kan enak saja dibuat. Kalau saya mencuri, lalu saya diamkan 50 tahun, kan anak cucu saya yang enak (mewarisi),” kata Prabukusumo.

Seharusnya, orang atau instansi yang menyimpan artefak itu bisa menunjukkan legalistasnya, ada saksinya, dan bisa menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. “Kalau menggugat ke Mahkamah Internasional, kami mestinya menang,” kata dia.

Prabukusumo berharap, Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengimbau kepada masyarakat yang menyimpan artefak kuno keraton segera mengembalikan. Meskipun dia mengakui, keraton belum punya tempat penyimpanan yang standar.

Sejauh ini, keraton hanya mendapat bantuan dana Rp 300 ribu per bulan dari pariwisata keraton yang hanya cukup untuk biaya kebersihan. “Kalau memang harus dibeli dan harganya tidak mahal, ya silakan saja. Meskipun itu hak keraton,” kata Prabukusumo lagi.

Sultan juga pernah mencoba untuk meminta kembali aset-aset kuno keraton yang ada di luar negeri, namun terganjal aturan. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. “Paling tidak, saya akan meminta fotokopinya,” kata Sultan singkat.

Sumber: Dunia Perpustakaan

Iklan
By kerajaan perpustakaan Posted in Berita Dengan kaitkata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s